Kebijakan Inklusif
kɛbjɪjɑkɑn ɪnkluˈsif
🇮🇩Bahasa IndonesiaPemerintahanSosialPolitikNetral
Ringkasan Makna
Kebijakan yang memprioritaskan inklusi dan partisipasi semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Penjelasan & Konteks Penggunaan
Kebijakan inklusif adalah pendekatan pemerintahan yang memfokuskan pada inklusi dan partisipasi semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua kelompok, termasuk kelompok minoritas, untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan. Kebijakan inklusif juga memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan efektif.
Contoh Penggunaan dalam Kalimat
“Pemerintah meluncurkan kebijakan inklusif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.”
→Pemerintah meluncurkan kebijakan inklusif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kebijakan inklusif dalam pemerintahan daerah telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.”
→Kebijakan inklusif dalam pemerintahan daerah telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Asal-usul & Konteks Budaya
Kebijakan inklusif telah menjadi penting dalam konteks pemerintahan Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial. Konsep ini telah dipopulerkan oleh beberapa organisasi internasional dan telah diadopsi oleh beberapa pemerintahan di Indonesia.