pembuktian terbalik
/pəm.buk.ti.an tər.ba.lik/
🇮🇩Bahasa IndonesiaHukumPidanaIstilah TeknisNetral
Ringkasan Makna
Sistem pembuktian dalam hukum di mana terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah, bukan jaksa.
Penjelasan & Konteks Penggunaan
Pembuktian terbalik adalah asas hukum acara pidana di mana beban pembuktian (onus probandi) dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, alih-alih penuntut umum yang harus membuktikannya. Di Indonesia, sistem ini umumnya diterapkan dalam kasus-kasus khusus seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan.
Contoh Penggunaan dalam Kalimat
“Pemberlakuan asas pembuktian terbalik sangat efektif dalam mengusut kasus tindak pidana pencucian uang.”
→Pemberlakuan asas pembuktian terbalik sangat efektif dalam mengusut kasus tindak pidana pencucian uang.
“Terdakwa korupsi harus melalui proses pembuktian terbalik untuk menjelaskan kepemilikan aset mewahnya.”
→Terdakwa korupsi harus melalui proses pembuktian terbalik untuk menjelaskan kepemilikan aset mewahnya.
Asal-usul & Konteks Budaya
Merupakan istilah hukum yang diadopsi dalam perundang-undangan khusus di Indonesia, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang TPPU, sebagai penyimpangan dari asas umum hukum pidana di mana jaksa penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa.