politik intervensi
/po.li.tɪk in.tɛr.vɛn.si/
🇮🇩Bahasa IndonesiaPolitikHubungan InternasionalHukumBaku
Ringkasan Makna
Kebijakan atau tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain guna memengaruhi situasi atau keputusan di negara tersebut.
Penjelasan & Konteks Penggunaan
Politik intervensi merujuk pada strategi atau tindakan aktif oleh suatu aktor politik (biasanya negara berdaulat atau organisasi internasional) untuk terlibat langsung dalam urusan internal atau eksternal entitas politik lain tanpa persetujuan eksplisit dari entitas tersebut. Intervensi ini dapat berupa tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, penyebaran propaganda, hingga tindakan militer langsung. Dalam hukum internasional, tindakan ini sering kali memicu perdebatan karena berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara, meskipun kadang-kadang dijustifikasi atas dasar kemanusiaan (seperti intervensi kemanusiaan) atau keamanan bersama.
Contoh Penggunaan dalam Kalimat
“Negara tersebut dikritik karena menerapkan politik intervensi terhadap konflik internal di wilayah tetangganya.”
→The country was criticized for implementing a policy of intervention in the internal conflict of its neighboring region.
“Politik intervensi militer sering kali memicu ketidakstabilan politik jangka panjang di negara yang diintervensi.”
→The politics of military intervention often trigger long-term political instability in the intervened country.
Asal-usul & Konteks Budaya
Konsep ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang dirumuskan dalam Perjanjian Westphalia (1648) dan Piagam PBB Pasal 2(4) yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Namun, dalam sejarah geopolitik global (seperti era Perang Dingin dan pasca-Perang Dingin), politik intervensi kerap digunakan oleh negara-negara besar untuk mengamankan kepentingan ekonomi atau ideologi mereka. Di Indonesia, prinsip politik luar negeri 'bebas aktif' secara tegas menolak politik intervensi asing dan menjunjung tinggi kedaulatan setiap bangsa.