tidak memiliki oposisi
ti-dak me-me-li-ki o-po-si-si
🇮🇩Bahasa IndonesiaPolitikFormalIstilah Kenegaraan
Ringkasan Makna
Sebuah kondisi dalam sistem politik di mana tidak ada pihak atau kelompok yang secara resmi menjadi penentang atau pengkritik kebijakan pemerintah.
Penjelasan & Konteks Penggunaan
Istilah ini merujuk pada situasi politik di mana seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen atau lembaga legislatif mendukung pemerintah, sehingga tidak ada oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang atau pengawas (check and balance). Kondisi ini sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan otoriter atau koalisi besar yang menyerap semua partai politik ke dalam pemerintahan, sehingga fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah atau tidak berjalan.
Contoh Penggunaan dalam Kalimat
“Sistem pemerintahan yang tidak memiliki oposisi cenderung memusatkan kekuasaan pada eksekutif.”
→A government system that has no opposition tends to centralize power in the executive branch.
“Parlemen tersebut dianggap tidak memiliki oposisi karena semua fraksi telah bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.”
→The parliament is considered to have no opposition because all factions have joined the government-supporting coalition.
Asal-usul & Konteks Budaya
Istilah ini berasal dari terminologi ilmu politik yang digunakan untuk mendeskripsikan dinamika kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam konteks demokrasi liberal, oposisi dianggap krusial untuk menjaga akuntabilitas pemerintah. Istilah ini sering digunakan oleh pengamat politik untuk mengkritisi atau menganalisis fenomena 'koalisi gemuk' yang sering terjadi di Indonesia, di mana partai-partai politik cenderung bergabung dengan pemerintah untuk mendapatkan kursi kabinet.