politik keselarasan
/po.li.tɪk kə.sə.la.ra.san/
🇮🇩Bahasa IndonesiaPolitikBudaya JawaSosiologiSejarah
Ringkasan Makna
Pendekatan atau filosofi politik yang mengutamakan harmoni, keseimbangan, konsensus, dan penghindaran konflik terbuka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penjelasan & Konteks Penggunaan
Politik keselarasan adalah konsep politik yang berakar kuat dalam nilai-nilai budaya tradisional Indonesia, khususnya budaya Jawa (seperti konsep 'rukun' dan 'selaras'). Dalam praktiknya, konsep ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, integrasi, dan kesepakatan bersama (musyawarah untuk mufakat) di atas kepentingan individu atau kelompok. Pendekatan ini menganggap konflik terbuka sebagai sesuatu yang merusak tatanan sosial, sehingga perbedaan pendapat sedapat mungkin diselesaikan di balik layar atau diselaraskan demi menjaga ketertiban umum. Meskipun bertujuan positif untuk menjaga kedamaian, dalam sejarah politik Indonesia, konsep ini sering kali dikritik karena digunakan oleh penguasa untuk membungkam oposisi dan membatasi ruang demokrasi demi menciptakan harmoni yang semu.
Contoh Penggunaan dalam Kalimat
“Pemerintah sering kali menggunakan narasi politik keselarasan untuk meredam ketegangan antarkelompok pasca-pemilu.”
→The government often uses the narrative of the politics of harmony to defuse inter-group tensions post-election.
“Kritikus menilai bahwa politik keselarasan yang berlebihan dapat menghambat kebebasan berpendapat dan demokrasi yang sehat.”
→Critics argue that an excessive politics of harmony can hinder freedom of speech and a healthy democracy.
Asal-usul & Konteks Budaya
Secara kultural, politik keselarasan bersumber dari etika sosial masyarakat Jawa yang menekankan dua prinsip utama: prinsip kerukunan (menghindari konflik demi kedamaian bersama) dan prinsip hormat (menghargai hierarki dan otoritas). Konsep ini diangkat ke ranah politik nasional Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, sebagai instrumen ideologis untuk menciptakan stabilitas politik guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.